nutsology

Minggu ini adalah minggu yang paling “menghitamkan”. Maksudnya membuat kulit saya yang hitam ini semakin hitam gara-gara dihabiskan di lapangan. Tanggal 20-24 Desember saya ke Bromo. Praktikum Gunung Api. Kemudian tanggal 26-29 Desember saya ke lereng selatan Gunung Merapi dalam rangka diklat angkatan baru. Dari tanggal-tanggal yang saya sajikan, hitung saja sendiri berapa hari sudah saya menghabiskan waktu di luar kamar.

Di Bromo saya mengalami kejadian aneh, kalau tidak bisa dikatakan mistis. Hari terakhir, saya praktikum metode Self Potensial. Saya dan dua orang kawan bekerja sama mengakuisisi data potensial diri medium dari arah bromo radial ke arah luar, Ngadisari.

Pada sebuah interval, multimeter yang kami gunakan bertingkah aneh. Benda itu berulah, nilai yang diukurnya selalu nol. Berkali-kali dicoba selalu nilai yang keluar nol. Pertanda akuisisi salah adalah multimeter mencatat nilai nol dua kali berturut-turut. Anehnya, ketika kami lanjut ke interval lain, multimeter kembali bekerja dengan baik dan benar. Sampai akhir line tidak lagi ada masalah. Kok bisa begitu ya? Apa nggak ada perubahan nilai potensial diri? Bisa jadi. Dan untungnya, ternyata setelah diolah, tidak ada masalah pada datanya. Jika saya orang yang percaya takhayul, pasti saya sudah menyembah-nyembah dan membakar dupa di tempat itu.

Senin malam, selama beberapa jam, saya sendirian menjaga basecamp di Kalikuning. Kawan-kawan lain pergi ke “pusat keramaian”. Alhamdulillah selama sendirian itu saya tidak melihat sesuatu yang aneh. Apapun; sosok berpakaian putih berambut panjang, yang kain bagian kaki dan kepalanya diikat, yang berambut kusut dan bertampang mengerikan, atau yang kecil-kecil caberawit jago nilep. Padahal ada seorang senior saya yang “bisa melihat” mengatakan kalau di tempat itu banyak “yang aneh-aneh”.

Jadi apakah “yang aneh” itu benar-benar ada?

Ndak tau juga. Yang pasti saya belum pernah lihat. Sejauh ini, menurut saya, “yang aneh-aneh” itu sebenarnya adalah visualisasi dari yang kita pikirkan dalam kepala. Pikiran yang ketakutan memproyeksikannya menjadi sesuatu yang seolah nyata dalam pandangan. Singkat kata, “yang aneh-aneh” itu sebenarnya berasal dari pikiran kita.

Lalu kok bisa orang-orang melihat perwujudan yang sama? Di Bogor orang lihat pocong, di tempat lain juga, begitu juga di tempat-tempat lain. Ada yang lihat Kuntilanak di berbagai tempat. Emangnya hantu punya klan? Sedang di Amerika gak ada yang lihat makhluk-makhluk itu. Ya, jawabannya seperti paragraf di atas tadi. Ditambah film-film lokal banyak yang menampilkan sosok mengerikan itu. Tontonannya sama, bayangannya pasti juga sama.

Anggota dewan kita sepertinya cinta kebersihan. Jangan dibayangkan bahwa mereka rela menggantikan tugas pasukan kuning untuk membersihkan halaman kantor mereka. Itu jelas tidak mungkin terjadi. Yang saya maksud adalah anggota dewan suka menerima gaji “bersih”.

Artinya, gaji yang berjuta-juta itu, FYI gaji anggota dewan Jatim bulan September 2009 adalah 25 juta, tidak boleh dipakai untuk membeli barang kelengkapan tugas mereka. Buktinya 50 orang anggota DPRD Gresik ramai-ramai minta laptop pada pembahasan RAPBD 2010.

Tidak tanggung-tanggung, komputer jinjing yang diminta adalah yang berharga 18 jutaan. “sehingga untuk pengadaan 50 buah laptop bisa menghabiskan anggaran Rp900 juta,” menurut antarajatim.com. Canggih, man! Mengingat palingan laptop itu cuma dipakai untuk membuka microsoft word dan mengetik, atau main solitaire, 18 juta adalah harga yang terlalu luar biasa.

Yang saya tidak habis pikir, di tengah kesulitan ekonomi yang melanda negara saat ini, kok bisa-bisanya anggota dewan yang terhormat itu request macam-macam. Sedang untuk menggaji mereka saja nafas keuangan kita sudah ngos-ngosan.

Pak anggota dewan Gresik, kalau jenengan sekalian benar-benar ingin punya laptop, sisihkan saja 3-4 juta dari gaji jenengan. Beli saja netbook merk HP atau Advan yang murah. Nggak perlu yang 18 jutaan. Lha? Anda sekalian emangnya mau ngapain dengan laptop supercanggih seperti itu?

Si Unyil masih mending, Pak. Manfaat laptopnya masih terasa bagi masyarakat. Nah, Anda?

Selain berdiskusi dengan Gimbal di posting sebelumnya, saya juga terlibat urun rembug tentang UN dengan seorang kawan. Senior saya lebih tepatnya.

Dia juga sama tidak setujunya dengan saya bahwa UN ditiadakan. Bedanya, sepuh saya ini lebih bisa menjelaskan ketidaksetujuannya itu dengan alasan yang gamblang. Pintar mencari analogi yang bisa bikin lawan bicaranya manggut-manggut.

Di tengah obrolan, senior sepuh saya ini bertanya pada saya, “Kau ngerti perbedaan logika yang dipakai tim balap F1 dengan logika orang Indonesia kalau mau mengadakan acara nggak?”

Saya menggeleng. Bingung. “Ora, Kang.”

Lanjutnya, “Tim balap F1 kalau pas balapan kebetulan hari hujan, yang mereka pikirkan itu bukannya supaya hujannya cepat reda. Mereka mengakali dengan mengubah spesifikasi ban yang dipakai atau masalah teknis lainnya.

“Nah, kalau orang Indonesia mengadakan acara dan kebetulan waktu itu hujan, malah hujannya yang dihilangkan.”

Katanya, “UN ini mengadopsi logika yang kedua.” Logika pawang hujan. Kalau memang orang-orang yang protes tadi khawatir akan banyak siswa yang tidak lulus UN, jangan malah UNnya yang dihapus.

Sistemnya mungkin yang perlu diubah. Sistem yang dimaksud juga meliputi aspek-aspek seperti metode pengajaran, mutu pendidik, fasilitas untuk pendidik dan peserta didik, dan aspek-aspek lain yang jika tetap seperti sekarang, akan tetap banyak siswa yang tidak lulus UN.

Jika sekolah diibaratkan dengan lomba lari, UN adalah finishnya. Yang harus dimaklumi adalah bisa jadi tidak semua peserta bisa sampai finish. Mungkin ada beberapa yang gagal karena kurang persiapan dan kurang tekun berlatih.

Bukan korban United Nations maksud saya. Kalau UN yang itu kerjaannya malah menyelamatkan korban, menjaga perdamaian di daerah konflik, dan terus mencoba menyelamatkan dunia. Walaupun sekarang sedang impoten gara-gara penetrasi Amerika yang terlalu dalam.

Jadi UN pada posting ini adalah Ujian Nasional. Metamorfosis dari Ebtanas yang tiap tahun menuai protes dari orang-orang yang merasa menjadi korban “keganasan” ujian akhir tingkat sekolah itu.

Memang sejak UN diberlakukan tahun ajaran (TA) 2002/2003 lalu (CMIIW), kalau tidak salah, sangat banyak peserta didik yang tidak lulus akibat nilai mereka tidak memenuhi standar. TA itu saya lulus SMP dan standar minimum kelulusan untuk tiga mata pelajaran (Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris) adalah 3.0.

Tiap tahun standar ini meningkat dan jumlah siswa yang tidak lulus tidak bisa dikatakan menurun. Kemudian muncullah protes di mana-mana. Mulai dari media cetak sampai ke jalanan banyak orang, yang rata-rata mengaku menjadi korban UN, menyuarakan protes terhadap UN. Ada yang minta UN diulang, ada yang minta UN ditiadakan, ada yang bilang UN tidak adil, macam-macam protes lah.

Sekitar sebulan yang lalu, tanggal 14 September 2009, akhirnya “Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi gugatan Ujian Nasional (UN) yang diajukan pemerintah. Dengan ini UN dinilai cacat hukum dan pemerintah dilarang menyelenggarakannya.” (koran sindo)

Dalam putusannya, para tergugat, yakni Presiden,Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas),dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP),dinyatakan lalai memberikan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara, khususnya hak atas pendidikan dan hak anak yang menjadi korban UN.

Pemerintah juga dinilai lalai meningkatkan kualitas guru, terutama sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah sebelum melaksanakan kebijakan UN. Pemerintah diminta pula untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik usia anak akibat penyelenggaraan UN. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh belum mau berkomentar.

Berarti para korban UN sudah puas, ya, sekarang? Tidak ada lagi UN. Bukan pusat lagi yang menentukan kelulusan siswa. Semua, mungkin, kembali lagi ke sekolah. Seperti Ebtanas dulu yang kelulusan seorang siswa ditentukan oleh rapat majelis guru. Di mana peluang untuk berbuat curang lebih besar karena rapat di “kalangan sendiri.”

Aneh rasanya saya mendengar istilah korban UN. Seolah-olah UN ini adalah seorang serial killer yang membunuh ratusan ribu siswa tingkat akhir SMP dan SMA setiap tahun. Ayolah! UN ini cuma untuk membuktikan keseriusan seorang siswa dalam belajar. Saat pembuktian apakah mereka memperhatikan pelajaran atau tidak.

Saya pribadi sebenarnya adalah pendukung UN. UN diperlukan agar standar pendidikan di Indonesia bisa sama. Agar mutu lulusan di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan seluruh indonesia bisa sama.

Akhir-akhir ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) semakin sering menuding dan mengeluarkan fatwa haram. Saya maklum jika di tengah dunia yang terus menerus dilanda “arus besar” informasi, hanya menuding dan mengharamkan inilah yang akan membuat MUI tetap terlihat eksis dan produktif.

Beberapa tahun belakangan ini, tercatat beberapa hal yang diharamkan oleh MUI. Tidak peduli diharamkan skala nasional, oleh MUI pusat, atau diharamkan secara lokal oleh MUI daerah.

Januari 2009. MUI mengeluarkan fatwa haram rokok yang dikecam sebagian besar perokok dan orang-orang yang nasibnya bergantung pada industri rokok. Fatwa ini, saya yakin, sungguh sangat mengecewakan masyarakat Kudus dan penerima beasiswa Djarum atau Sampoerna.

MUI mungkin benar jika beranggapan bahwa merokok itu mubazir mengingat yang dihisap cuma asap. Dan Tuhan melarang berprilaku mubazir. Tapi, sebaiknya dipikirkan juga; berapa banyak orang yang hidupnya tergantung pada jual beli rokok. Jika rokok diharamkan, pikiran awam saya juga akan menganggap bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan rokok juga haram. Seperti halnya narkoba.

Hendaknya dipikirkan juga berapa banyak mahasiswa kurang mampu, atau mampu berlagak kurang mampu, yang uang kuliahnya bergantung pada uang yang dimasukkan Djarum atau Sampoerna ke rekening beasiswanya.

Masih januari 2009. Bersamaan dengan dikeluarkannya fatwa haram rokok, MUI juga mengeluarkan fatwa haram Golput. Anyway, belum pernah guru mengaji saya menceritakan sebuah kisah azab kubur atau siksa neraka yang diberikan Tuhan kepada seorang Golput.

Ulama. Ulama di sini berarti orang yang berilmu. Dan menurut saya, ilmu itu tidak hanya ilmu agama. Oke, pokoknya memang ilmu agama tapi juga harus disinkronisasikan dengan ilmu lainnya agar sudut pandang seseorang bisa “kaya”. Makanya saya heran kenapa MUI bisa terbujuk untuk mengeluarkan fatwa haram Golput hanya karena Bapak Hidayat Nurwahid “berharap” MUI mengeluarkan.

Bukankah Golput ini adalah “bunga”nya demokrasi? Ketika seseorang menganggap tidak seorangpun calon yang pantas untuk menjadi pasangan capres dan cawapres, saya rasa, dia berhak untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Btw, Pemilu Prancis sewaktu Sarkozy terpilih saja hanya diikuti oleh sekitar 80% pemilih. Dan tidak ada fatwa haram dari majelis ulama atau gereja sana.

Sepertinya januari 2009 adalah bulan terproduktif MUI. Mereka mengeluarkan empat buah fatwa sekaligus; haram yoga, haram vasektomi, haram rokok, dan haram golput. Beberapa bulan kemudian menyusul fatwa haram baru seperti haram mengemis dan haram 2012 (hanya MUI Malang dan MUI Banjarmasin). 2012?

Ada yang mau berkomentar soal pengharaman 2012 ini?